Pemerintah Provinsi NTB juga makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden yakni pengentasan kemiskinan yang tidak lagi berbentuk bantuan lepas tetapi harus terpola.
Bukan hanya pemberian bantuan dari rumah ke rumah, melainkan menyasar komunitas miskin atau kelompok marginal yang tinggi aspek kemiskinannya, seperti nelayan dan komunitas miskin lainnya di kawasan perkotaan.
Pada Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, yang antara lain membicarakan masalah kemiskinan, hingga merumuskan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi, juga diundang dalam rapat kabinet terbatas itu, bersama dua gubernur lainnya masing-masing Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten. Ketiga provinsi itu dianggap mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
NTB menempati posisi enam besar nasional terkait laju penurunan angka kemiskinan, dan menjadi bagian dari provinsi yang mampu menekan angka kemiskinan di atas satu poin.
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada posisi Maret 2012 jumlah penduduk miskin di NTB telah berkurang menjadi 852.640 jiwa atau 18,63 persen dari total penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.
Terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,1 poin dibanding posisi yang sama pada periode sebelumnya. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.
Umumnya penduduk miskin itu bermukim di perkotaan yakni tercatat sebanyak 443.335 jiwa, sedangkan di daerah pedesaan terdata sebanyak 419.407 jiwa.
Penentuan warga miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012 yakni pendapatan keluarga sebesar Rp242.831 sebulan. Angka itu juga mengalami kenaikan dari garis kemiskinan 2011 yang mencapai Rp215.576 sebulan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2012 mencapai 3,92 sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,54. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 0,94 pada 2011 menjadi 1,27 pada 2012.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2011 yang mencapai 894.770 jiwa atau 19,73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta jiwa itu, juga berkurang dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2010 yakni sebanyak 1.009.352 jiwa, atau 21,55 persen. Terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 1,82 persen sejak Maret 2010 hingga Maret 2011.
Dari 894.770 jiwa penduduk miskin itu, di daerah perkotaan terdata sebanyak 448.138 jiwa atau 23,67 persen dari total penduduk miskin di NTB, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 446.632 jiwa atau 16,90 persen.
Dengan demikian, sejak tiga tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan di wilayah NTB cukup signifikan, sehingga Presiden Yudhoyono menaruh perhatian pada Provinsi NTB, sekaligus mengarahkan agar mengupayakan jumlah warga miskin terus berkurang secara signifikan hingga tersisa 14 persen di akhir 2013.
Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga menyisahkan 14 persen itu, Pemerintah Provinsi NTB makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden.
Tampaknya, program Kube dan program pemberdayaan masyarakat lainnya yang bersifat memotivasi komunitas warga miskin untuk bangkit menuju ketahanan ekonomi, patut didukung berbagai pihak.
Semakin banyak warga miskin yang giat beternak, maka hal itu akan semakin menurunkan angka kemiskinan. Upaya pemerintah menjadikan NTB daerah sentra produksi pangan pun makin berpeluang terealisasi. (ant)
0 comments:
Post a Comment