OKNUM SPEKULAN KUOTA HAJI

Yang menarik, tatkala musim pemberangkatan haji berlangsung, biasanya ada oknum spekulan bermain. Oknum tersebut melakukan pendekatan ke petugas kedutaan. Pada momentum seperti itu, oknum spekulan berani memasang "price" unutk satu seat dengan harga jual sekitar Rp10 juta.

Hal ini logis, permintaan semakin tinggi tentu harga pun naik. Sesuai hukum pasar, tentunya. Dan, biasanya visa haji baru dapat dikeluarkan saat calon haji yang diberangkatkan sudah memiliki teket, ada biro perjalanan yang mengkoordinir dan memenuhi persyaratan lainnya.

Kepala Bagian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag Amin Akkas, bercerita, untuk memudahkan proses mendapatkan visa haji tersebut, biasanya oknum spekulan yang bekerja sama dengan biro perjalanan haji bersangkutan sudah memboyong calon haji dari daerah ke ibukota (Jakarta). Hal ini dimaksudkan oleh oknum spekulan agar memudahkan keberangkatan jika visa haji dapat dikeluarkan kedutaan Arab Saudi.

Dua tahun silam cara yang dilakukan oknum spekulan untuk mendapatkan visa haji di luar jalur Kementerian Agama banyak yang sukses. Tapi, pada 2012 ini banyak yang mengalami kegagalan. Pasalnya, menurut Amin, persaingan antar-oknum spekulan untuk mendapatkan visa haji secara langsung ke Kedutaan Besar Arab Saudi demikian ketat. Bisa jadi ketika terjadi persaingan tersebut tentu ada oknum spekulan yang gagal memperoleh visa haji lantaran tak ada lagi visa yang dapat diperjual-belikan.

Makanya, banyak kisah duka orang gagal berangkat haji menghias media massa sebagai akibat dari tak mendapatkan visa haji dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Termasuk jadi korban kedua orang tua Ayu Tingting.

Jadi, orang yang menunaikan ibadah haji dengan mendapatkan visa haji dari Kedutaan Besar Arab Saudi tanpa melalui Kementerian Agama sesungguhnya lebih tepat disebut haji non-Kementerian Agama (haji non-Kemenag). Sebab, cara memperolehnya melalui antar-oknum Kedutaan Besar sebagai pemegang kuota haji "bermain" dengan para spekulan untuk mendapatkan visa haji.

Kuota haji Indonesia secara internasional yang diterima Indonesia besarannya tentu sesuai (atau paralel) dengan jumlah visa yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.

Sisa kuota haji itulah yang dijadikan "komoditas" oleh para oknum. Para oknum itu bisa meloloskan calon jemaah dan menembus pemeriksaan imigrasi Arab Saudi karena memang sudah memiliki visa haji.

Dengan demikian istilah haji non-Kemenag lebih tepat digunakan dan perlu dibakukan. Sebab, jika jajaran kementerian itu tetap saja menggunakan haji non-kuota berarti mengandung makna orang pergi haji itu tidak memiliki visa haji. Pergi haji dengan cara illegal. Bukan haji non-kuota, tentunya.(ant)

Read More

RELEVANSI HAJI NON-KUOTA

Lantas, dimana relevansinya dangan istilah haji non-kuota. Masyarakat selama ini memaknai haji non-kuota sebagai orang yang menunaikan ibadah haji di luar kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Jika demikian, mengapa pemerintah Arab Saudi tak menolak kedatangan calon haji dari tanah air yang disebut-sebut sebagai haji non-kuota. Dalam kenyataannya, ketika calon haji tiba di Bandara King Abdul Aziz, para petugas imigrasi setempat melayani dengan baik dan mempersilahkan masuk ke negeri petro dolar itu untuk menunaikan ibadah rukun kelima, yaitu haji.

Alasan petugas imigrasi Arab Saudi mengizinkan masuk ke tanah suci (sepanjang musim haji) karena orang bersangkutan memiliki visa haji. Dimata petugas imigrasi, kedutaan kerajaan Arab Saudi, sejatinya tak mengenal istilah haji non-kuota. Pasalnya, besaran dari jumlah kuota dan visa haji yang dikeluargkan pemerintah itu sama besarnya setiap tahun.

Ketika Indonesia mendapat kuota 221 ribu orang pada tahun 2011, misalnya, tentu jumlah visa haji yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sama besarnya. Jadi, istilah haji non-kuota yang digunakan selama ini tak relevan lagi.

Namun harus diakui kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi tak selamanya dapat terserap. Bisa jadi angkanya mencapai di bawah 2000 orang. Peluang kuota tak terserap pun sepanjang tahun semakin besar angkanya tatkala pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota nasional bagi Indonesia. Seperti dua tahun lalu, Indonesia mendapat tambahan kuota yang mencapai 10 ribu yang kemudian oleh Kementerian Agama dengan cepat didistribusikan ke berbagai daerah.

Berapa besaran angka sisa kuota tak terserap yang terjadi setiap tahun itu? Detail angkanya hanya ada di Kedutaan Besar Arab Saudi.(ant)

Read More

MENYOAL NON-KUOTA DALAM TERMINOLOGI HAJI

Sesuai dengan keputusan sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), jumlah besaran kuota haji disepakati satu per seribu orang dari negara berpenduduk Islam.

Artinya jika penduduk dari satu negara Islam tercatat 220 juta, maka Kerajaan Arab Saudi menetapkan warga dari negara muslim bersangkutan besaran kuota hajinya sebanyak 220 ribu.

Kuota dalam pemahaman "awam" adalah jatah; jumlah yang angkanya sudah ditentukan. Dan terkait dengan penyelenggaraan haji, jumlahnya ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah.

Dalam praktek, kisaran besarnya kuota haji tak selamanya tepat mengikuti banyaknya jumlah penduduk. Data jumlah penduduk Indonesia menurut Bank Dunia tahun 2012 diperkirakan mencapai 244.775.796 jiwa. Tapi, kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi sebanyak 211 ribu orang pada 2012.

Tak sesuainya kuota haji dengan jumlah penduduk muslim itu bisa terjadi karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengambil kebijakan terkait adanya pembongkaran di sekitar kompleks Masjidil Haram pada 2012. Dan, semua negara Muslim yang mengalami hal sama memaklumi hal itu.

Meski sidang OKI menetapkan rumus satu permil dari jumlah penduduk muslim, realitasnya kebijakan pemberian kuota itu tergantung dari kebijakan tuan rumah sebagai pihak penerima tamu Allah yang melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah haji.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Arab Saudi selalu memberi tambahan kuota ketika pemerintah Indonesia memintanya.

Baru terakhir pada 2012, Kementerian Agama yang meminta tambahan kuota sebanyak 10 ribu orang tak diluluskan. Alasan yang mengemuka dari pemerintah Arab Saudi salah satunya adalah sejumlah bangunan di sekitar kawasan Masjidil Haram dibongkar.

Tegasnya, Indonesia tak mendapat tambahan kuota dan hanya mendapatkan jemaah yang berangkat tercatat sekitar 211 ribu orang, sesuai kuota.(ant)

Read More

SUNGAI MUSI TERUS BERSOLEK

Potensi sungai Musi di Kota Palembang yang sangat besar tidak mungkin bisa dimanfaatkan secara optimal jika pemimpin dan warga kota ini cukup puas dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumsel Hibzon Firdaus SH, sungai Musi bagaikan gadis yang beranjak dewasa yang perlu terus bersolek atau berias agar menarik perhatian banyak pria atau bujang sebutan populer warga kota ini.

Dengan terus mempercantik diri "gadis" yang bernama sungai Musi ini akan menjadi objek wisata idola "bujang" atau wisatawan nusantara dan mancanegara.

Sungai Musi sekarang ini sudah mulai dijadikan tujuan wisata, setiap pengunjung dari berbagai daerah di Tanah Air dan luar negeri selalu menyempatkan diri untuk menikmati wisata sungai atau hanya berfoto dengan latar belakang jembatan Ampera yang berdiri megah menghubungkan wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir itu.

Kawasan sungai yang mulai memiliki daya tarik itu, perlu terus ditata dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar benar-benar bisa menjadi objek wisata andalan dan kebanggaan masyarakat Sumsel.

Untuk terus mempersolek sungai Musi diperlukan kemauan dari semua warga kota dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah kota setempat, pemerintah pusat dan anggota legislatif, kata praktisi hukum yang sangat peduli dengan kemajuan sektor pariwisata itu.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI Edi Prabowo ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah BUMN dan melihat kondisi sungai Musi pada November mengatakan, sungai tersebut sekarang ini jauh lebih baik dan indah dari sebelumnya.

"Saya melihat sungai Musi kondisinya sudah cukup bagus, namun masih memerlukan perhatian besar karena program penataannya perlu terus dilanjutkan, dan harus terus dirawat agar terhindar dari pencemaran dan pendangkalan yang parah," ujar Edi Prabowo.

Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan kerja bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, banyak catatan dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak mengenai kondisi sungai yang sangat memprihatinkan.

Sungai Musi sekarang mengalami pendangkalan yang cukup parah, setiap tahun mencapai lima meter sehingga memerlukan biaya yang besar untuk kegiatan pengerukan, belum lagi terjadi pencemaran akibat limbah rumah tangga dan industri yang ada di sepanjang daerah aliran sungai.

Biaya untuk kegiatan pengerukan bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun, sementara pemanfaatannya hanya untuk kegiatan transportasi segelintir warga kota dan pelayaran kapal barang ke pelabuhan Boom Baru dan pelabuhan PT Pusri untuk distribusi pupuk dan PT Pertamina Plaju untuk distribusi bahan bakar minyak.

Padahal sungai Musi memiliki potensi luar biasa, yang bisa dimanfaatkan lebih besar lagi, misalnya sebagai objek wisata andalan provinsi berpenduduk sekitar 8,2 juta jiwa ini.

Untuk memanfaatkan secara optimal sungai yang membelah Kota Palembang menjadi dua wilayah itu, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian lebih besar terhadap salah satu potensi daerah tersebut.

Anggota DPR RI yang melihat kondisi sungai Musi secara langsung, akan berupaya memberikan dukungan dana dan program pengerukan sungai yang telah mengalami pendangkalan dan membantu melanjutkan pembangunan turap di sepanjang daerah aliran sungai agar tampak semakin indah dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat daerah ini, kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan.(ant)

Read More

WUJUDKAN SUNGAI MUSI JADI OBJEK WISATA ANDALAN

Sungai Musi yang membelah wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi dua bagian Seberang Ulu dan Seberang Ilir memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang berkunjung ke tempat itu.

Bahkan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra selama dua periode kepemimpinannya yang akan berakhir pada pertengahan 2013 nanti sudah banyak membuat program pembangunan guna memperindah kawasan sungai tersebut dan mulai memanfaatkan untuk berbagai kegiatan pariwisata.

Kegiatan pariwisata yang dilakukan seperti menggelar lomba perahu hias, melestarikan lomba perahu bidar pada setiap hari jadi kota dan peringatan hari kemerdekaan RI, serta lomba memancing bertaraf internasional di perairan sungai Musi yang baru saja digelar pada 1-2 Desember 2012.

Kemudian berbagai proyek pembangunan untuk membuat kawasan sungai Musi agar tertata rapi dan menarik untuk dijadikan tempat rekreasi warga kota dan tujuan wisata telah banyak dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel Herlan Aspiudin mengatakan, sungai Musi yang sebelumnya terkesan kumuh dan kotor dipenuhi sampah, secara umum kondisinya tampak cukup baik, bersih serta tertata rapi dengan dibuatnya turap dan plaza di beberapa bagian pinggiran sungai itu.

Kapal wisata pun sudah disiapkan untuk membawa warga kota dan wisatawan menikmati pesona alam sungai dan berbagai aktivitas penduduk yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai.

Pasar kuliner, warung terapung dan rumah makan yang menyediakan beraneka ragam makanan khas daerah setempat telah didirikan di pinggir sungai Musi.

Semua program penataan sungai yang telah dirintis oleh Eddy Santana, dirasakan warga kota masih perlu dilanjutkan sementara masa jabatannya sebagai wali kota tidak sampai satu tahun lagi.

Lantas siapa yang akan "mempersolek" atau melanjutkan penataan sungai Musi hingga benar-benar menjadi kawasan yang bisa dibanggakan dan menjadi daya tarik banyak orang untuk mengunjunginya.

Warga kota harus cerdas dan cermat dalam mencari figur pemimpin yang benar-benar mampu membawa kemajuan dan mampu mengoptimalkan potensi Sungai Musi, jangan sampai salah memilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 7 April 2013 nanti.

Sebagai pihak yang memiliki banyak kepentingan dari perkembangan sektor pariwisata khususnya pengembangan objek wisata sungai Musi, akan mengarahkan kepada seluruh anggota PHRI serta karyawan hotel dan restoran agar mendukung calon pemimpin yang memiliki kepedulian memajukan sektor pariwisata, kata Ketua PHRI Sumsel itu.(ant)

Read More

ANAK-ANAK KORBAN HIV/AIDS HADAPI BEBAN GANDA

Anak-anak yang hidup dengan HIV menghadapi beban ganda masalah kesehatan dan masalah sosial. Stigma dan diskriminasi masih tinggi di antara orang yang hidup dengan HIV (ODHA) dan ini diperparah ketika anak berstatus yatim piatu.

Selain itu, anak-anak yang hidup dengan HIV juga sangat rentan masalah kesehatannya. Sebuah penelitian di Kenya menunjukkan,anak-anak yang hidup dengan HIV mengalami gangguan perkembangan psikomotor serta penyakit yang berkaitan dengan pencernaan.

Dari data, usia 0-14 tahun yang mengidap HIV tercatat sebanyak 114 kasus. Dan yang ditemukan pada kondisi AIDS sebanyak 128 kasus. Data ini menunjukkan bahwa HIV-AIDS tidak hanya diderita oleh kelompok-kelompok dengan resiko tinggi serta orang dewasa, namun juga pada kelompok resiko rendah seperti anak anak. Kemungkinan besar, anak anak ini tertular HIV dari orang tuanya.

Yuni Ambara, pengelola media Komisi Penanggulangan AIDS Bali menyebutkan, gizi merupakan bagian penting dalam mempertahankan kualitas hidup ODHA.

Kebutuhan gizi orang yang hidup dengan HIV akan meningkat seiring dengan perkembangan virus di dalam tubuh. Tubuh memerlukan zat gizi untuk melawan virus HIV agar dapat mempertahankan kehidupan yang lebih panjang.

Dikatakannya, asupan gizi makro pada seorang pengidap HIV akan menurun seiring dengan perkembangan virus HIV di dalam tubuh, hingga mengakibatkan tubuh tidak dapat menyerap protein dan vitamin secara sempurna.

Menyadari hal ini, Yayasan Kerti Praja dengan dukungan beberapa donor, diantaranya AUSAID, Global Fund dan yang lainnya, sejak tahun 2009 telah bekerja untuk memberikan bantuan mitigasi berupa suplemen gizi dan beasiswa. pada anak anak yang mengalami penderitaan akibat mengidap HIV/AIDS

Yuni Ambara mengatakan, perayaan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2012 mengambil tema "Lindungi Perempuan dan Anak dari HIV", dengan salah satu sub temanya tidak ada stigma dan diskriminasi pada tahun 2015, serta dukungan ketersediaan Anti Retro Virus (ARV) dan pemberdayaan orang dengan HIV sebagai bagian dari upaya penanggulangan HIV.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada anak anak dan keluarganya serta untuk mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap keluarga dan anak anak yang menderita akibat mengidap virus HIV.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari pemeriksaan kesehatan, konseling gizi, ceramah motivasi dan diskusi tentang ARV.

Sedangkan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh dokter yang bertugas di Yayasan Kerti Praja dan dibantu oleh beberapa dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Pengukuran status gizi dan konseling gizi akan dilakukan oleh dosen-dosen dari Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dan beberapa alumni penerima beasiswa dari Pemerintah Australia.(ant)

Read More

KESADARAN WARGA KE KONSELING AIDS MASIH RENDAH

Kesadaran warga dan kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk memeriksakan kesehatan masih rendah.

Padahal saat ini pemerintah telah menyediakan "Voluntary Counseling and Testing" (VCT) telah tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas-puskesmas di Provinsi Bali.

Karena itu sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan HIV/AIDS harus terus dilakukan melalui banjar (dusun) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta LSM peduli AIDS di Pulau Dewata.

Keberadaan HIV/AIDS seperti "fenomena gunung es", artinya dipermukaan sangat sedikit kelihatan atau terdata penderita HIV, namun sebenarnya di lingkungan masyarakat kemungkinan lebih banyak dari data yang di publikasikan oleh dinas kesehatan maupun LSM peduli AIDS.

Pakar Andrologi dan Seksologi dari Universitas Udayana Prof Dr Wimpie Pangkahila menyarankan masyarakat melakukan konseling kesehatan secara sukarela untuk mencegah penularan penyakit seperti penyebaran virus yang menyerang kekebalan tubuh atau HIV/AIDS.

"Sebaiknya disarankan untuk melakukan tes itu khususnya mungkin bagi masyarakat pranikah, tetapi harus jujur untuk mengetahui ada tidaknya penyakit menular," katanya baru-baru ini di Denpasar.

Ia mengatakan semakin dini diketahui adanya penyakit akibat virus "Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)" itu, maka penanganan kesehatannya dapat segera dilakukan.

Wimpie lebih lanjut mengatakan saat ini masyarakat sudah mulai muncul keinginan untuk memeriksakan dirinya ke beberapa klinik konseling HIV, meskipun kesadaran terhadap hal itu dinilainya masih belum meningkat signifikan.

"Sekarang ini sudah mulai muncul, ada beberapa orang yang secara sukarela memeriksakan dirinya, tetapi itu masih kurang kesadarannya," ujar pemrakarsa Program Magister "Anti-Aging Medicine" Universitas Udayana itu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus HIV di Pulau Dewata sejak tahun 1987 hingga Agustus 2012 tercatat sebanyak 6.504 dengan korban meninggal karena AIDS sebanyak 271 orang dan HIV sebanyak 219 orang.

Namun di luar jumlah itu diyakini masih banyak kasus yang belum terungkap atau terdata.

Menurut Wimpie, hal itu salah satunya dikarenakan karena kesadaran untuk memeriksakan diri dari masyarakat yang masih kurang.

Ia mengakui bahwa saat ini jumlah kumulatif kasus HIV sejak pertama di temukan di Bali pada tahun 1987 semakin meningkat dan sebagian besar dialami melalui hubungan seksual heterogen.

Meski penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan perilaku seksual, namun ahli yang membidangi kesehatan seksual itu menampik jika semua yang heteroseksual maupun homoseksual adalah sumber HIV/AIDS.

"Bukan berarti heteroseksual dan homoseksual langsung dikonotasikan HIV, kalau dia sehat maka tidak mungkin menularkan virus itu," ujar Wimpie.

Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga kehidupan seksualnya dengan setia terhadap satu pasangan agar aman dan terhindar dari penyakit yang hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan.(ant)

Read More