PELUKIS WONOSOBO AKAN PAMERAN DI KAWASAN BOROBUDUR

Sebanyak 10 pelukis yang tergabung dalam Komunitas Air Gunung Wonosobo akan pameran karya di Limanjawi Art House, di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 9 Desember 2012 hingga 9 Januari 2013.

Pengelola Limanjawi Art House Borobudur Umar Chusaeni di Borobudur, Jumat, mengatakan bahwa mereka akan menggelar sekitar 23 karya dalam pameran bertajuk "Dream Comes True" tersebut.

Beberapa karya mereka, katanya, antara lain berjudul "Keanggunan Wanita" (Awi Ibanizta), "Meditasi" (Tunarno), "Melukis Figur Indonesia" (Ghofir), "Senyum Merlin Monroe" (Didit), dan "Futuristic" (Tofik Iton).

Komunitas yang dipimpin Agus Wuryanto itu berdiri sejak beberapa tahun lalu, dan saat ini beranggota 18 pelukis dengan latar belakang kehidupan masing-masing.

"Kenyataan sekarang ini, komunitas ini telah masuk persaingan dunia seni rupa Indonesia. Jakarta pun mengakui komunitas ini. Dari mereka dulu dengan latar belakang ada yang tukang, petani, tukang ojek, dan lain-lain. Mereka sampai sekarang terus berproses," katanya.

Ia mengatakan pameran "Dream Comes True" tersebut juga sebagai bagian penyambutan terhadap agenda kepariwisataan Jawa Tengah, Visit Jateng 2013.

"Untuk menyambut Visit Jateng 2013. Tetapi memang kami memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas di Jateng untuk menggelar pameran di sini supaya bisa saling belajar antarkomunitas. Berpameran karya di sekitar Candi Borobudur tentunya memiliki arti tersendiri untuk para seniman," katanya.

Selain itu, katanya, pameran tersebut juga memeriahkan kunjungan wisata Candi Borobudur pada musim liburan akhir tahun.

"Karena pameran seni rupa itu juga elemen penting dari denyut pariwisata," katanya.

Menurut rencana, pameran mereka akan dibuka oleh pengelola Vila Borobudur (sekitar tiga kilometer selatan Candi Borobudur) di kawasan Pegunungan Menoreh, Ingo Piepers .

Pembukaan pameran juga diwarnai dengan kirab sepanjang 500 meter oleh para seniman. Kirab mulai dari Pondok Tingal menuju Limanjawi Art House di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur.

"Akan dipentaskan kolaborasi antara tarian Lengger Wonosobo dengan Topeng Saujana Merbabu," katanya.

Pameran lukisan itu sebagai agenda ketiga yang digelar Limanjawi Art House Borobudur selama 2012. (ant)

Read More

PENGURANGAN MASA TINGGAL JAMAAH HAJI 2013

Kementerian Agama mengkaji kemungkinan pengurangan masa tinggal jamaah, khususnya yang lanjut usia dan masa kerja petugas pelayanan haji di Saudi.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu menilai pengurangan masa tinggal jamaah lanjut usia diperlukan untuk menekan risiko selama mereka menjalankan ibadah haji.

Jamaah lanjut usia akan berangkat lebih lambat atau menjelang wukuf di Arafah dan pulang lebih dahulu. Tidak seperti saat ini, mereka pulang dan pergi mengikuti jadwal kelompok terbang sesuai nomer porsinya.

Tahun ini Kemenag menetapkan mendahulukan anggota jamaah haji usia 85 ke atas untuk berhaji tahun ini. Tahun depan belum ditentukan batas usia lanjut usia tersebut, apakah usia 70 tahun ke atas atau lebih muda lagi.

Penentuan batas usia tersebut terkait dengan jumlah jamaah yang mendaftar dan ketersediaan kuota. Sementara pengurangan jumlah dan masa kerja petugas pelayanan haji dikaitkan dengan beban kerja yang ada selama musim haji.

Dijelaskannya, beban kerja pelayanan haji meningkat menjelang dan beberapa hari sesudah wukuf di Arafah.

"Sedang dipertimbangkan apakah jumlah pekerja akan dikurangi pada masa tertentu, dimana musim haji masih lama dan akan ditambah saat menjelang dan beberapa hari sesudah wukuf dimana beban kerja meningkat," kata Anggito.

Dia meminta staf dan pimpinan petugas haji saat ini untuk mengkajinya agar bisa ditemukan proporsi ideal jumlah petugas dengan beban kerjanya.

Dia memberi contoh, petugas Media Center Haji (wartawan) apakah harus 76 hari karena pemberitaan dinilai sudah tidak menarik lagi menjelang penutupan pelayanan haji.

"Apakah wartawan cukup bekerja 10 hari menjelang wukuf di Arafah dan 10 hari setelah wukuf," ucapnya.

Pertanyaan yang muncul pada pemikiran ini, jika tidak ada lagi gelombang pertama dan kedua pada pemberangkatan dan pemulangan, dimana semua dipadatkan dan masa tinggal jamaah juga berkurang, maka masa kerja petugas otomatis juga akan berkurang.

Tidak ada lagi gelombang pertama yang relatif santai pada saat pemberangkatan dan masa santai di gelombang kedua saat pemulangan. Yang ada adalah pelayanan penuh dari awal pemberangkatan hingga akhir pemulangan. Mungkin masa kerja petugas hanya menjadi 50 hari, tidak 76 hari seperti tahun ini.

Itu semua tergantung pada hasil kajian Kemenag berdasarkan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini. Tidak cukup dengan itu, perlu persetujuan dari DPR terkait perencanaan dan pembiayaan.

Instansi itu menargetkan penuntasan perencanaan haji 2013 pada Desember ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan DPR pada Januari tahun depan.

Bagaimana hasilnya, sangat tergantung pada pembahasan di gedung dewan yang terhormat itu. Jamaah ingin pelayanan yang terbaik karena ibadah haji adalah hubungan makhluk dengan penciptaannya meskipun untuk itu harus melewati proses politik pada pelaksanaan pelayanannya.(ant)

Read More

HAPUS HOTEL TRANSIT PADA PELAYANAN HAJI 2013

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu meminta agar dilakukan kajian kemungkinan menghapus layanan hotel transit di Jeddah bagi jamaah Makkah yang akan pulang ke tanah air.

Pertanyaan mendasar adalah, apakah perlu jamaah yang dari Makkah yang akan kembali ke tanah air menginap satu malam (transit) di Jedddah, sementara teknologi komunikasi saat ini sudah canggih.

Selama ini semua yang pulang ke tanah air melalui Bandara King Abdul Azis Jeddah, terlebih dahulu menginap (transit) satu malam di kota pinggir laut merah itu.

Dampaknya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan hotel transit untuk menginap bagi jamaah tersebut dengan biaya 100 riyal perorang.

Sementara, sewa hotel di Makkah dilakukan permusim, sehingga pembayaran dilakukan perpaket musim haji, sementara di Madinah sewa penginapan dilakukan perhari dan perorangan. Di Madinah, PPIH menyewa hotel, bukan gedung atau apartemen pemondokan seperti di Makkah.

Dengan sistem sewa permusim haji di Makkah maka tidak perlu ada tambahan biaya jika jamaah menginap satu hari lebih lama di Makkah, sebelum dipulangkan ke Jeddah.

Saat ini lebih dari 50 persen dari sekitar 211.000 anggota jamaah haji di Makkah pulang melalui Jeddah. Sisanya pulang melalui bandara di Madinah, dan sebagian lagi jamaah yang menginap di Madinah juga pulang melalui Jeddah.

Bagi mereka yang pulang dari Madinah lalu ke Jeddah, dinilai Anggito, layak menginap semalam di hotel transit dengan pertimbangan lama tempuh lima sampai enam jam.

Tahun ini, PPIH menyewa enam hotel transit, dibantu dengan empat hotel cadangan (back up) untuk menampung jamaah yang transit di Jeddah. Tahun 2011, PPIH menyewa 11 hotel transit untuk jamaah.

Kementerian Agama akan memaksimalkan pembiayaan dan efektifitas pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji 2013 agar kualitas pelayanan dan masa angkut penumpang lebih baik.(ant)

Read More

HUT KORPRI DAN NASIB REFORMASI BIROKRASI

"Pemantapan Jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Guna Mempercepat Reformasi Birokrasi" yang menjadi tema besar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) organisasi itu agaknya memang tepat dan relevan.

Demikian amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibacakan Bupati Waykanan, Lampung, Bustami Zanudin pada upacara HUT Korpri ke-41 yang berlangsung di lapangan Pemerintah Kabupaten Waykanan, Kamis, (29/11).

Jajaran aparatur pemerintahan, ujar presiden dalam amanatnya, adalah pelayanan masyarakat.

Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang prima dari pemerintah di manapun dan kapanpun. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Presiden dalam amanatnya juga menyatakan bahwa birokrasi pemerintah masih perlu disempurnakan. Publik masih melihat bahwa birokrasi cenderung berbelit dan rumit.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan kondisi diharapkan pada 2014 sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal.

Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua kualitas pelayanan publik, lalu yang ketiga kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tidak tranparansi terhadap anggaran adalah salah satu hambatan bagi perubahan-perubahan diharapkan.

Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Juniardi, mengatakan sekitar lima puluh persen badan publik di Lampung tidak menghadiri proses mediasi dan atau ajudikasi penyelesaian sengketa informasi yang ditangani KI Lampung.

"Kondisi tersebut sangat menyulitkan, meskipun secara prosedural KI Lampung telah mengirimkan undangan dan melakukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut," ujar Juniardi.

Reformasi Birokrasi Kehendak Bangsa

Reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara perlu terus dilanjutkan untuk mempercepat perbaikan kinerja birokrasi, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya itu antara lain mengharapkan ada peningkatan kinerja abdi negara dan abdi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Pastikan rakyat benar-benar dapat merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang digulirkan pemerintah," ujar Bustami menyampaikan amanat presiden.

Reformasi birokrasi menurut presiden pula, perlu ditingkatkan untuk memantapkan postur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi serta ciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang profesional juga pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Harapan-harapan baik kiranya tidak akan pernah terwujud tanpa komitmen bersama. Harapan-harapan bagus tetap saja kata-kata jika tidak pernah dilaksanakan.

Berkaitan dengan itu, Komisi Informasi Provinsi Lampung mengajak kalangan birokrat di seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut untuk dapat berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi, dan tidak lagi mengomentari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

"Perlu komitmen bersama menuju era transparansi untuk mengubah pola pikir tertutup yang masih tertanam pada sebagian besar birokrat di Lampung," kata Juniardi.

Menurut dia, kondisi ketertutupan masih sulit diubah dan harus menjadi perhatian bersama karena akan memperlambat implementasi penerapan UU KIP.

"Kesadaran badan publik dalam menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi masih kurang. Badan publik selama ini selalu berlindung dibalik BPK jika bersengketa dengan pemohon informasi di Komisi Informasi," katanya pula.

Selasa 20 Maret 2012, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waykanan berikrar mencegah dan memerangi korupsi dengan menandatangai Pakta Integritas.

Bupati Bustami Zainudin menyatakan hal tersebut merupakan momen untuk mencapai hal tersebut selain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi yang belum terbiasa, ujar bupati, komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan pekerjaan berat, oleh karenanya diperlukan sikap dan sifat untuk menjadi lebih baik yang muncul dari diri pribadi masing-masing.

Bustami mengharapkan, penandatanganan dokumen tersebut tidak berdampak buruk. Seperti munculnya ketakutan bagi aparatur untuk berkreasi atau melakukan terobosan-terobosan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan memajukan daerah.

"Intinya, jangan sampai ikrar untuk mencegah dan memerangi korupsi tersebut justru melahirkan stagnasi kinerja," ujarnya.

Penandatanganan dokumen pakta integritas diharapkan mendorong terwujudnya suatu pengelolaan pemerintahan yang bersih. Dengan tujuan mampu memacu terciptanya suasana kerja nyaman, kreatif, inovatif, produktif, akuntabel, transparan, jujur, objektif, dan tidak ada konflik antar aparatur.

"Reformasi birokrasi akan dapat menjadi syarat pemberantasan korupsi, bila terwujud sistem pengawasan yang efektif," ia menegaskan.

Sudahkah harapan tersebut terwujud?

Pada Rabu, 5 September 2012, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Waykanan melaporkan Pemerintah Kabupaten Waykanan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung karena dinilai telah menghalangi keterbukaan informasi publik.

Wakil Ketua DPRD Waykanan, Yozi Rizal menyatakan sebanyak 20 anggota DPRD setempat telah melakukan rapat lintas fraksi pada Senin 3 September 2012 untuk membahas beberapa agenda pokok terkait dinamika pemerintahan di Waykanan.

"Agenda yang dibahas, seperti pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati yang kami nilai cacat prosedural, melanggar tata tertib DPRD Waykanan Nomor 2 Tahun 2011, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, dan mengabaikan UU Nomor 27 Tahun 2009," kata Yozi pula.

Rapat lintas fraksi yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dipimpin oleh Yozi Rizal itu berakhir pukul 17.30 WIB. Hasil rapat itu merekomendasikan lima hal.

Satu dari hasil rekomendasi itu menyatakan mengutus enam anggota DPRD Waykanan untuk melaporkan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung, sehubungan Pemkab Waykanan dinilai telah menghalangi keterbukaan informasi publik.

BPK, ujar Juniardi menambahkan, perlu ikut mendorong implementasi UU KIP dengan turut menyampaikan kepada badan publik mengenai informasi keuangan apa saja yang dapat diakses masyarakat atau bukan rahasia.

Dengan peran aktif BPK tersebut, menurut Juniardi pula, akan mempercepat implementasi UU KIP sehingga badan publik juga akan semakin cepat menyadari bahwa sebagian besar informasi keuangan adalah merupakan informasi publik.

Misalnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) serta laporan keuangan yang sudah diaudit.

"Biarkan masyarakat mengakses tanpa perlu memintanya. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut. Justru dengan diketahui masyarakat maka masyarakat akan lebih mudah mengontrol serta berpartisipasi. Kritik masyarakat harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi," ujar Juniardi lagi.

Ia kemudian menambahkan, transparansi dan akuntabilitas anggaran di badan publik justru sangat efektif dalam mencegah terjadinya korupsi.

"Biarkan masyarakat melihat RKAKL maupun DIPA, dan mereka mengawasi penggunaan anggaran. Kalau memang bersih, tidak perlu takut terbuka," kata alumnus Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Lampung (Unila) itu pula.

Ia pun mengharapkan, pada tahun mendatang badan publik dapat lebih memperbaiki diri dan memiliki komitmen atas keterbukaan informasi publik tersebut.

Transparansi harus mulai dibangun pada internal badan publik, terutama di tingkat pimpinan.

"Dengan memulai dari pimpinan, kebiasaan ketertutupan selama ini akan mudah dikikis," ujar dia pula.

Harapan-harapan tersebut kiranya sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari KKN.

Komitmen dan konsistensi guna mewujudkan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perayaan semata, namun perlu dilakukan dalam keseharian, demi perubahan dan perbaikan Indonesia di masa mendatang.(ant)

Read More

PELAYANAN PENERBANGAN IBADAH HAJI 2013

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu mengusulkan sejumlah kajian pada penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji 2012, bukan karena pelaksanaannya tidak baik, tetapi dia ingin penyempurnaan.

Anggito ingin merasionalkan pembiayaan penerbangan yang saat ini mencakup 60 persen pembiayaan haji. Dia menilai selama ini perundingan dengan perusahaan penerbangan kurang rinci mengenai pembiayaan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

"Tidak ada pencarian solusi yang di luar kotak permasalahan (out of the box) sementara pembiayaannya sangat besar," kata mantan dirjen di Kementerian Keuangan itu.

Terdapat sejumlah biaya yang menyangkut bahan bakar minyak, sewa pesawat, slot time dan lainnya. Dia menyoroti masalah sewa pesawat, sedangkan slot time dia minta agar stafnya mempertimbangkan untuk memadatkan jadwal penerbangan gelombang pertama seperti di gelombang kedua pemberangkatan.

Pada gelombang pertama pemberangkatan, jadwal penerbangan hanya tujuh hingga sembilan kelompok terbang sedangkan gelombang kedua bisa mencapai 17-19 penerbangan.

Pertanyaannya, mengapa gelombang pertama tidak dipadatkan saja sehingga sehinggga jamaah tidak perlu menunggu (bermukim) lama di tanah suci.

Apakah pengkajian tersebut akan membuka peluang tender terbuka bagi maskapai penerbangan? Anggito tidak menyatakannya secara terbuka. Dia mengatakan masih mengutamakan penerbangan nasional, khususnya PT(Persero) Garuda Indonesia .

Sesungguhnya jika terdapat lima maskapai penerbangan maka masalah slot time dan daya angkut pesawat akan lebih besar lagi.

Harga tiket dan kualitas pelayanan tentu akan lebih baik, tidak terpaku pada penawaran dan pelayanan yang diberikan dua penerbangan saat ini, yakni Garuda dan Saudia.

Tidak ada lagi permasalahan tentang fasilitas zam-zam bagi jamaah seperti saat ini dimana Saudia memberi 10 liter bagi jamaah sedangkan Garuda hanya lima liter.

Permasalahan besaran pesawat (badan lebar dan tidak) hendaknya tidak mengorbankan hak jamaah untuk mendapat perlakuan yang sama.

Banyak hal bisa dilakukan untuk menekan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan, termasuk menepati on time performance yang menjadi acuan kualitas pelayanan bagi maskapai penerbangan.

Dia mencatat tiga catatan utama yang perlu penyempurnaan. Ketiganya adalah peningkatan pelayanan penerbangan, pemondokan dan sejumlah akar masalah yang memerlukan perhatian.

Akar masalah yang memerlukan perhatian diantaranya rasionalisasi jumlah dan masa kerja petugas, masa tinggal jamaah, hotel transit di Jeddah, pembinaan ibadah bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, penetapan kuota lansia dan pengawasan lembaga.

Kementerian Agama akan memaksimalkan pembiayaan dan efektifitas pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji 2013 agar kualitas pelayanan dan masa angkut penumpang lebih baik.(ant)

Read More

PEMBAHARUAN LAYANAN HAJI 2013

Jamaah turun dengan wajah segar. Tidak ada keringat menetes di keningnya karena penyejuk di dalam bus pariwisata sekelas White Horse mampu menawar panas matahari siang meskipun perjalanan Makkah-Jeddah membutuhkan waktu satu jam.

Setelah tour di Masjid Terapung, mereka langsung ke Bandara King Abdul Azis tanpa transit semalam di Jeddah. Di bandara, menjelang dua hari terakhir, kesibukan masih tinggi. Masa kerja petugas pelayanan haji hanya 50 hari, tidak seperti tahun sebelumnya (76 hari).

Sementara jamaah hanya 25 hari di Saudi, delapan-10 hari di Madinah, delapan-10 di Makkah dan lima hari untuk rangkaian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina.

Itulah kondisi pelayanan haji 2013 yang sedang dirancang saat ini. Sejumlah pembaharuan sedang dibahas oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2012.

Dirjen PHU Anggito Abimanyu meminta agar dilakukan sejumlah kajian pada penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji 2012, bukan karena pelaksanaannya tidak baik, tetapi dia ingin penyempurnaan.

Dia mencatat tiga catatan utama yang perlu penyempurnaan. Ketiganya adalah peningkatan pelayanan penerbangan, pemondokan dan sejumlah akar masalah yang memerlukan perhatian.

Akar masalah yang memerlukan perhatian diantaranya rasionalisasi jumlah dan masa kerja petugas, masa tinggal jamaah, hotel transit di Jeddah, pembinaan ibadah bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, penetapan kuota lansia dan pengawasan lembaga.

Kementerian Agama akan memaksimalkan pembiayaan dan efektifitas pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji 2013 agar kualitas pelayanan dan masa angkut penumpang lebih baik.(ant)

Read More

MUSEUM JENDERAL SUDIRMAN YOGYAKARTA TETAP DIGRATISKAN

Pengelola Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, Yogyakarta mengatakan, akan tetap menggratiskan biaya tiket masuk museum sebagai upaya untuk meningkatkan animo masyarakat mempelajari sejarah Jenderal Sudirman.

"Sampai saat ini belum ada rencana untuk memasang tarif masuk, kami upayakan agar para generasi muda lebih mencintai sejarah serta selalu mengenang jasa beliau (Jederal Sudirman)," kata Perwira Seksi Museum Sasmitaloka Panglima Besar Sudirman, Kapten Heru Santoso di Yogyakarta, Jumat.

Heru mengatakan, pembebasan biaya masuk tersebut ditujukan agar masyarakat tidak terbebani dalam mempelajari sejarah Jenderal Sudirman.

"Digratiskan saja masih belum begitu pesat anaimonya, apalagi disuruh membayar," katanya.

Menurut Heru, generasi muda Indonesia saat ini lebih memilih berkunjung ke tempat-tempat yang mengandung unsur modernitas dari pada berkunjung ke museum.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari animo para remaja yang masih sedikit mengunjungi museum Jenderal Sudirman tersebut.

"Para remaja biasanya berkunjung kalau pas ada rombongan dari sekolahan saja, sedangkan untuk inisiatif sendiri masih minim," katanya.

Museum yang berlokasi di Jalan Bintaran Wetan tersebut, kata dia, baru saja selesai direvitalisasi sehingga sempat ditutup untuk umum selama empat bulan.

"Kami selesai merevitalisasi pada bulan September yang meliputi pembenahan atap museum serta pengecatan bangunan induk museum sehingga Oktober baru dibuka kembali untuk umum," katanya.

Koleksi yang tersimpan di dalam museum di bawah pengelolaan TNI AD tersebut hingga saat ini berjumlah 578 koleksi yang terdiri atas peralatan rumah tangga Jenderal Sudirman, pakaian, tanda-tanda penghargaan, kendaraan dinas serta senjata-senjata yang digunakan ketika perang melawan Belanda.

Dia mengatakan, jumlah pengunjung rata-rata mencapai 500 orang perbulan yang didominasi oleh rombongan-rombongan sekolah atau instansi pendidikan, sementara pada bulan-bulan menjelang libur semester sekolah mampu mencapai 1.500-an pengunjung.

Sementara itu, jumlah pengunjung pada tahun baru 2013, kata dia, diprediksi akan lebih pesat dari Januari tahun kemarin.

"Jumlah pengunjung saat tahun baru dari tahun ke tahun selalu meningkat yang rata-rata mencapai ribuan orang dalam satu bulan (Januari)," katanya.

Pengunjung pada bulan Januari tahun 2011 mencapai 1.721 orang dan bulan 2012 mencapai 3.371 orang.

"Saya optimistis bulan Januari 2013 akan mencapai di atas 3.000 orang melihat jumlah pengunjung yang selalu meningkat pada tahun baru dari tahun ke tahun," katanya.(ant)

Read More

REVITALISASI MUSEUM BATIK DITARGETKAN DESEMBER 2012

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menargetkan revitalisasi Musem Batik Nasional Kota Pekalongan selesai pertengahan Desember 2012.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batik Nasional Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kota Pekalongan, Tanti Lusiani di Pekalongan, Rabu.

"Revitalisasi Museum Batik Nasional yang telah dimulai sejak Oktober 2012 kini sudah mencapai 75 persen sehingga diperkirakan selesai 15 Desember mendatang," katanya.

Menurut dia, pada revitalisasi ini, Pemkot tidak melakukan perubahan fisik terhadan bangunan Musum Batik Nasional melainkan hanya mengubah displai atau tata letak koleksi dan fungsi ruang.

"Misalnya, ruang yang dulunya digunakan sebagai kantor kini akan akan disiapkan untuk ruang audio visual (multimedia), termasuk `telecenter` juga akan dilengkapi dengan kantin," katanya.

Ia mengatakan bahwa sedangkan pada tiga ruang pamer, pemkot berencana mengganti nama ruangan tersebut, seperti ruang pesisir berubah menjadi ruang satu, ruang nusantara menjadi ruang 2, dan ruang ruang pendalaman berganti ruang tiga.

Setelah revitalisasi museum batik selesai, katanya, pada ruang pamer satu akan dipajang koleksi batik berasal dari Lasem, Pekalongan, dan Cirebon sedangkan ruang pamer dua akan dipajang koleksi batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Sedangkan ruang pamer tiga, akan kami displai batik berasal dari Yogykarta dan Solo," katanya.

Ia mengatakan bahwa untuk memberikan kenyamanan pada ruang Museum Batik Nasional, pengunjung dilarang membawa barang bawaan ke dalam ruangan.

"Nantinya, kami akan melengkapi dengan loker. Barang bawaan harus disimpan di loker sebagai upaya memberikan kenyamanan pada para pengunjung," katanya.

Wali Kota Pekalongan, Basyor Achmad mengatakan bahwa revitalisasi Museum Batik Nasional sebagai upaya menata ulang sejumlah ruangan di dalam museum itu agar kondisinya lebih baik dan pengunjung tidak merasa bosan.

"Sedangkan penyiapan ruangan audio visual ini untuk menjelaskan pengunjung yang ingin mengetahui perkembangan batik dan sejarah Museum Batik Nasional," katanya.(ant)

Read More

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ALA PROGRAM KUBE

Program Kube itu merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan secara komunitas yang telah dilaksanakan di wilayah NTB dengan dukungan APBN maupun APBD.

Pemerintah Provinsi NTB juga makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden yakni pengentasan kemiskinan yang tidak lagi berbentuk bantuan lepas tetapi harus terpola.

Bukan hanya pemberian bantuan dari rumah ke rumah, melainkan menyasar komunitas miskin atau kelompok marginal yang tinggi aspek kemiskinannya, seperti nelayan dan komunitas miskin lainnya di kawasan perkotaan.

Pada Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, yang antara lain membicarakan masalah kemiskinan, hingga merumuskan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi, juga diundang dalam rapat kabinet terbatas itu, bersama dua gubernur lainnya masing-masing Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten. Ketiga provinsi itu dianggap mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

NTB menempati posisi enam besar nasional terkait laju penurunan angka kemiskinan, dan menjadi bagian dari provinsi yang mampu menekan angka kemiskinan di atas satu poin.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada posisi Maret 2012 jumlah penduduk miskin di NTB telah berkurang menjadi 852.640 jiwa atau 18,63 persen dari total penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.

Terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,1 poin dibanding posisi yang sama pada periode sebelumnya. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.

Umumnya penduduk miskin itu bermukim di perkotaan yakni tercatat sebanyak 443.335 jiwa, sedangkan di daerah pedesaan terdata sebanyak 419.407 jiwa.

Penentuan warga miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012 yakni pendapatan keluarga sebesar Rp242.831 sebulan. Angka itu juga mengalami kenaikan dari garis kemiskinan 2011 yang mencapai Rp215.576 sebulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2012 mencapai 3,92 sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,54. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 0,94 pada 2011 menjadi 1,27 pada 2012.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2011 yang mencapai 894.770 jiwa atau 19,73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta jiwa itu, juga berkurang dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2010 yakni sebanyak 1.009.352 jiwa, atau 21,55 persen. Terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 1,82 persen sejak Maret 2010 hingga Maret 2011.

Dari 894.770 jiwa penduduk miskin itu, di daerah perkotaan terdata sebanyak 448.138 jiwa atau 23,67 persen dari total penduduk miskin di NTB, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 446.632 jiwa atau 16,90 persen.

Dengan demikian, sejak tiga tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan di wilayah NTB cukup signifikan, sehingga Presiden Yudhoyono menaruh perhatian pada Provinsi NTB, sekaligus mengarahkan agar mengupayakan jumlah warga miskin terus berkurang secara signifikan hingga tersisa 14 persen di akhir 2013.

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga menyisahkan 14 persen itu, Pemerintah Provinsi NTB makin fokus memberdayakan komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sesuai arahan Presiden.

Tampaknya, program Kube dan program pemberdayaan masyarakat lainnya yang bersifat memotivasi komunitas warga miskin untuk bangkit menuju ketahanan ekonomi, patut didukung berbagai pihak.

Semakin banyak warga miskin yang giat beternak, maka hal itu akan semakin menurunkan angka kemiskinan. Upaya pemerintah menjadikan NTB daerah sentra produksi pangan pun makin berpeluang terealisasi. (ant)

Read More

KETIKA WARGA MISKIN LOMBOK MEMILIH BETERNAK

Semula kelompok masyarakat yang bermukim di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, bekerja serabutan untuk mempertahankan hidup sanak keluarganya.

Selain itu, mereka juga ada yang bercocok tanam di lahan terbatas, berdagang kecil-kecilan hingga mengandalkan upah dari jasa pekerjaan rumah tangga.

Namun kini, di desa kawasan perbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram itu banyak kandang ayam, meskipun lokasi itu tergolong permukiman padat penduduk. Pengelola kandang ayam itu merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube), binaan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

Untuk mengimplementasikan program pemberdayaan warga miskin melalui Kube itu, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, mendapat dukungan dana dari Kementerian Sosial, setiap tahun anggaran sejak 2009.

Program Kube merupakan kegiatan rutin tiap tahun anggaran yang didukung dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin.

Sebagian sasaran Kube di Pulau Lombok, NTB, itu memilih menggeluti usaha ternak ayam dan sapi, yang dinilai cukup berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Kami pilih usaha ayam pejantan karena menjanjikan keuntungan lumayan, waktu panennya pun tidak lama," kata Khaeruddin (42), anggota Kube di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditemui di sela-sela aktivitasnya memelihara ayam pejantan di kediamannya.

Khaerudin mengaku menggeluti usaha ternak ayam pejantan (sejenis ayam kampung) sejak beberapa bulan lalu, dan sudah pernah sekali panen. Sebelumnya ia bekerja serabutan dengan penghasilan pas-pasan, sehingga dia pun akrab dengan kesulitan ekonomi.

Ia memulai usahanya dengan bantuan dana Kube sebesar Rp6,5 juta, yang digunakan untuk pembelian bibit ayam pejantan atau Day Old Chick (DOC) sebanyak 800 ekor, dan pakannya sebanyak tujuh kwintal (700 kilogram) seharga Rp616 ribu/kwintal.

Setelah memelihara selama 47 hari, ia menjual hasil ternaknya seharga Rp6.000 hingga Rp10.000/ekor sehingga mengantongi Rp7,3 juta. Keuntungannya yang diraih mencapai Rp800 ribu.

"Lumayan, karena jika terus berlanjut, maka kami akan mudah mengembalikan bantuan dana bergulir dari program Kube. Kehidupan ekonomi keluarga juga tidak sesulit dulu," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Sariono (45), anggota Kube lainnya di Desa Gontoran, Lombok Barat, yang lebih memilih usaha ternak ayam daripada bekerja serabutan. Kini, Sariono tengah memelihara sebanyak 300 ekor ayam pejantan, dengan dukungan modal usaha sebesar Rp4 juta, yang baru akan panen sebulan kemudian.

Dalam pengelolaan keuangan pada usaha ternak ayak pejantan itu, Khaeruddin dan Sariono merupakan bagian dari hampir 800 orang anggota Kube yang berada dalam bimbingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Asa`adah yang dikoordinir Fauzan Muslim.

Sejumlah anggota Kube melalui program BLPS di Kabupaten Lombok Timur, juga memilih menggeluti usaha ternak, namun ternak sapi.

Menurut Najamuddin SPd, salah seorang pendamping program BLPS di Lombok Timur, yang ditemui di lokasi pembibitan sapi di di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmal, sasaran program BLPS yang didampinginya sejak 2010 itu mencapai 50 peternak sapi.

Dukungan anggarannya sebesar Rp150 juta yang dipergunakan untuk membeli 50 ekor sapi, dan dikelola oleh lima kelompok, masing-masing 10 ekor. Kelompok tersebut yakni Menak Bahagia, Menak Sejahtera, Menak Jaya, Menak Baru dan Menah Ramah.

Selama dua tahun lebih berusaha, sudah ada tambahan sebanyak 15 ekor sapi yang dihasilkan dari usaha itu.

"Nanti tahun depan atau setelah mencapai tiga tahun ada pengembalian induk sapi dan penyerahan satu ekor dari dua ekor yang dihasilkan dari usaha pembibitan itu untuk digulirkan kepada kelompok Kube BLPS lainnya, seekor lainnya merupakan hak peternak," ujarnya.

Menurut Najamudin, program Kube BLPS itu juga memotivasi peternak untuk memiliki lebih banyak ternak, sehingga selain ternak bantuan Kube yang dipelihara, peternak itu juga menambah ternak peliharaannya dari usaha swadaya sehingga yang digeluti bukan hanya ternak bantuan pemerintah.

Di lokasi pembibitan ini sudah ada 137 ekor sapi yang dipelihara, 65 ekor di antaranya merupakan bantuan Kube BLPS beserta hasil pembibitannya, dan sembilan ekor merupakan sapi bantuan Bappeda Provinsi NTB terkait program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS), dan lebih dari 50 ekor sapi lainnya merupakan milik perorangan.

"Dari usaha ternak bantuan program Kube BLPS ini, meskipun belum benar-benar keluar dari dari garis kemiskinan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat di sini semakin baik, bisa lihat sendiri," ujarnya. (ant)

Read More